KOTA ACEH – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris (Syech Muharram) menegaskan, Aceh Besar merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Provinsi Aceh. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Selasa (28/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Muharram menyoroti berbagai permasalahan yang sering dihadapi masyarakat Aceh Besar, terutama terkait banjir, krisis air bersih, dan rusaknya infrastruktur irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian.
“Saat ini air di Aceh Besar banyak yang terbuang ke laut. Saat musim hujan, air tidak tertampung dengan baik, malah meluap ke pemukiman warga dan menimbulkan banjir. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan air dan sistem irigasi kita masih lemah,” kata Bupati dalam keterangannya kepada KOTA ACEH.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat, namun juga mengancam ketahanan pangan daerah. Dia mencontohkan, banyak saluran irigasi yang rusak parah, bahkan putus, sehingga menyebabkan gagal panen di sejumlah daerah. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu pembangunan dan perbaikan infrastruktur, termasuk penyediaan sumur bor di daerah rawan kekeringan.
“Banyak petani di Aceh Besar yang sangat bergantung pada irigasi dan sumur bor untuk mengairi sawahnya. Kami berharap bantuan nyata agar aktivitas pertanian tidak terganggu dan masyarakat tetap sejahtera,” tambahnya.
Rakor tersebut dibuka resmi oleh Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto yang didampingi seluruh kedeputian BNPB. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pj Kepala BPBA, Kepala Basarnas Aceh, Kalaksa BPBD kabupaten/kota se-Aceh, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNPB dan para wakilnya di Aceh. Menurutnya, kehadiran tersebut merupakan wujud perhatian besar pemerintah pusat terhadap penanggulangan bencana di wilayah ujung barat Indonesia.
“Kehadiran Kepala BNPB dan para wakilnya di Aceh merupakan sebuah kehormatan bagi kami. Sebagai provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera, kami jarang menerima kunjungan langsung dari pejabat pusat. Hal ini tentu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi penanggulangan bencana antara pusat dan daerah,” kata Wagub.
Fadhlullah juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Aceh akan mendapat bantuan dari BNPB, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Ia berharap pada tahun 2025 dan 2026, alokasi bantuan dapat ditingkatkan hingga menjangkau lebih banyak wilayah terdampak.
“Kami berharap tahun depan kebutuhan daerah bisa lebih terpenuhi. Banyak kabupaten/kota yang masih kekurangan fasilitas mitigasi dan penanganan bencana. Semoga perhatian BNPB bisa terus berlanjut,” harapnya.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto dalam pengarahannya menegaskan, pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di Aceh dalam mewujudkan ketahanan menghadapi bencana. Salah satu langkah strategis yang akan diambil, kata dia, adalah memfasilitasi kerja sama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Aceh.
“Kami akan memfasilitasi kerja sama ketahanan bencana antara Provinsi Aceh, kabupaten/kota, dan mitra internasional seperti Jepang yang memiliki pengalaman luas dalam penanggulangan bencana, apalagi Aceh dan Jepang sama-sama merasakan dampak besar dari bencana tsunami,” jelas Suharyanto.
Ia menambahkan, arah kebijakan penanggulangan bencana nasional juga sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-8 poin 3 yang menekankan pentingnya penanggulangan bencana secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
Insya Allah permintaan bantuan seperti sumur bor akan segera kami proses. Berbagai bantuan lainnya juga akan kami upayakan sesuai kebutuhan daerah. Aceh itu istimewa dan kami ingin memastikan daerah ini benar-benar siap dan tangguh menghadapi potensi bencana, tegasnya.
Terkait berbagai usulan pemerintah daerah di Aceh, Suharyanto menjelaskan sebagian besar sudah sampai di meja Menteri Keuangan. Ia meminta daerah yang sudah mengajukan proposal bersabar menunggu proses selanjutnya, sedangkan bagi daerah yang belum segera menyelesaikan proposalnya.
“Usulan yang diajukan sudah sampai di meja Menteri Keuangan. Kami berharap daerah yang mengajukan bersabar dan tidak menambah usulan baru, agar tidak terbebani dengan usulan sebelumnya. Bagi yang belum mengajukan, silakan segera disampaikan,” ujarnya.
Rakor Penanggulangan Bencana merupakan acara penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempertegas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan di Aceh. ()
NewsRoom.id
