– Aktivis antikorupsi Zaenur Rohman mengingatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam menyelesaikan masalah utang kereta cepat Indonesia-China (KCIC).
Pasalnya penyelesaian utang kereta cepat Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa menjadi bumerang bagi Prabowo Subianto.
Pernyataan Zaenur ini dilontarkan setelah Prabowo Subianto mengaku siap bertanggung jawab atas polemik utang kereta cepat yang terjadi di era Jokowi.
Prabowo sendiri tidak menyinggung skema pelunasan utang kereta cepat.
Kepala Negara RI hanya meminta doa masyarakat untuk memberantas korupsi agar uang para koruptor bisa digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum.
Meski demikian, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman meminta Prabowo berhati-hati.
Dalam dialog di acara Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (4/11/2025), Zaenur menegaskan, langkah tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Bahkan, Prabowo bisa dijerat pasal tindak pidana korupsi jika nekat mengubah pembayaran dari skema Business to Business (B2B) menjadi menggunakan APBN.
Jika rezim berganti, hal ini bisa menjadi bumerang bagi Prabowo.
“Rencana penggunaan APBN untuk membayar utang korporasi B2B ada risiko hukum. Hati-hati, kalau rezim berganti bisa dijerat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati, jangan lengah, jangan lengah,” kata Zaenur seperti dimuat Surya.co.id.
Ia menilai, pemerintah tidak boleh asal-asalan dalam mengambil keputusan sebelum melakukan kajian hukum yang mendalam.
Menurut dia, uji tuntas hukum perlu dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan APBN dalam transaksi antar badan usaha (B2B) sah secara hukum.
Uji tuntas hukum adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum suatu perusahaan atau objek transaksi untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hukum yang mungkin timbul, serta mengevaluasi aset dan potensi ekonomi dari transaksi tersebut.
Proses ini penting sebelum melakukan transaksi besar seperti merger, akuisisi, atau investasi untuk memastikan perusahaan memahami potensi risiko dan mengambil keputusan berdasarkan data yang valid.
Namun jika pembayaran kereta cepat tetap terpaksa menggunakan APBN, maka hal ini tentu akan membebani masyarakat, dimana sejak awal konsep kereta cepat disepakati sebagai B2B.
“Lakukan legal due diligence dulu untuk menilai apakah B2B bisa dibiayai APBN. Secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung lewat PMN, lewat skema lain, lewat penugasan, mungkin bisa,”
“Tapi apapun itu, itu menjadi beban masyarakat yang tadinya dianggap sebagai mekanisme bisnis murni yang diubah menjadi APBN, begitulah.”
Ia juga kembali menegaskan, jika pemerintah terus memaksakan pembayaran menggunakan dana negara, maka risiko terjadinya tindak pidana korupsi sangat mungkin muncul.
“Kalau terpaksa dibayar pakai APBN, sekali lagi ada risiko hukumnya,” imbuhnya.
Selain persoalan hukum, Zaenur juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek kereta cepat Whoosh, mulai dari tahap perencanaan hingga pembiayaan.
Audit ini diperlukan untuk memastikan tidak ada kejanggalan pada proyek yang memakan biaya besar tersebut.
Sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah proyek tersebut berjalan dengan baik atau tidak.
“Kami tidak langsung menuding ini korupsi, tapi ini baru terjawab jika ada audit sehingga terlihat apakah masalahnya perencanaan yang buruk, proses pembangunan yang buruk, atau ada markup atau semacamnya,” jelasnya.
NewsRoom.id
