— Pemerintah China menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mendatangkan keuntungan setelah lima tahun beroperasi. Hal itu diungkapkannya dalam pertemuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China pada tahun 2015. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja menerima kunjungan Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, Xu Shaoshi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/8/2015) sore.
Dikutip dari laporan Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil yang mendampingi Presiden Jokowi mengatakan, dalam pertemuan tersebut delegasi Pemerintah China yang dipimpin Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Xu Shaoshi melaporkan hasil studi kelayakan perusahaan China terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Pemerintah sudah menerima hasil kajian tersebut dan akan mengkaji dan mengambil keputusan secepatnya,” kata Sofyan kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Xu Shaoshi, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Xu Shaoshi mengatakan, sebagai utusan Presiden China, dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan hasil studi kelayakan seperti yang dijanjikan.
Saya sudah bertemu dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menteri Koordinator Perekonomian, besok saya akan bertemu dengan Wakil Presiden dan pejabat lainnya, kata Xu Shaoshi.
Menurut Xu Shaoshi, dalam delapan bulan terakhir, dua pemimpin negara yakni Presiden Jokowi dan Presiden China Xi Jinping sudah tiga kali mengadakan pertemuan untuk meningkatkan kerja sama. Pertemuan ini menghasilkan beberapa rencana kerja sama, salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang telah ditandatangani nota kesepahaman pada Maret 2015.
“Pada bulan April dan Juni 2015 telah disepakati kerangka kerja dan hari ini hasil studi kelayakan diserahkan kepada Presiden Jokowi,” jelas Shaoshi.
Terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, kata dia, akan menempuh rute sekitar 150 km dari Halim hingga Bandung, dan terkoneksi hingga Gambir dengan jaringan yang ada. Sedangkan jumlah stasiun yang dilalui sebanyak 8 (delapan) stasiun, dengan kecepatan kereta sekitar 300 km per jam.
Shaoshi menegaskan, harga yang ditawarkan pemerintah China merupakan harga yang lebih kompetitif dengan proposal yang lebih baik. “Kami jamin bisa selesai dalam tiga tahun, groundbreaking akhir Agustus 2015 dan selesai akhir 2018,” ujarnya.
Dari sisi pengelolaan, kata Shaoshi, pihaknya menawarkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture) dengan BUMN Indonesia-China untuk mengelola kereta cepat tersebut dengan Indonesia memegang 60 persen dan China memegang sisanya.
“Kami ingin serius berbagi dengan Indonesia dalam mewujudkan kereta cepat di Indonesia,” kata Shaoshi.
Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China juga meyakini dalam lima tahun ke depan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung akan mampu memberikan manfaat.
Penyelesaian Hutang
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan permasalahan terkait utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh akan dibahas secara teknis antar kementerian bersama Danantara Indonesia.
“Kita sedang membahasnya, nanti tentu kita akan membahasnya secara teknis antar kementerian dan juga solusinya dengan Danantara,” kata Airlangga dalam wawancara di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Ia yakin Danantara Indonesia punya banyak alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan utang proyek Whoosh. “Ada banyak cara bagi korporasi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya mencari skema terbaik penyelesaian utang KCIC, termasuk menghitung secara detail nilai kewajiban dan opsi penyelesaian yang bisa ditempuh pemerintah.
Pak Airlangga, Menteri Keuangan, lalu Dirut Danantara diminta menghitung lagi detailnya, lalu opsi permintaannya, misalnya perpanjangan jangka waktu pinjaman. Itu bagian dari skenario, skema terbaik, kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Sementara itu, Danantara Indonesia menyatakan telah menyiapkan dua skema penyelesaian utang proyek KCIC, yakni melalui pengambilalihan infrastruktur dan penambahan penyertaan modal (ekuitas).
“Lalu apakah kita menambah ekuitasnya dulu atau baru kita serahkan infrastrukturnya seperti industri perkeretaapian lainnya, infrastrukturnya milik pemerintah. Nah ini dua opsi yang coba kita tawarkan,” kata COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria.
Dony menilai proyek KCIC memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat karena mengurangi waktu perjalanan. Saat ini jumlah penumpang KCIC terus meningkat dan mencapai sekitar 30 ribu penumpang per hari.
“Tetapi dari satu sisi, kami juga memperhatikan keberlangsungan KAI itu sendiri. Karena KCIC sekarang menjadi bagian dari KAI, ini yang sedang kami cari solusi terbaiknya,” ujarnya.
Sumber: republika
NewsRoom.id
