– Maraknya praktik penambangan liar dan pembalakan liar yang dianggap sebagai penyebab utama bencana ekologi di wilayah Sumatera menjadi perhatian Masyarakat Adat Indonesia (MAI).
MAI mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil tindakan tegas untuk menangkap pelaku penambangan liar dan pembalakan liar. Begitu pula dengan mengungkap dan menindak pihak-pihak yang berada di balik kejahatan tersebut.
“MAI menilai mengabaikan kejahatan lingkungan hidup telah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, karena berdampak langsung terhadap perusakan alam,” kata Sekretaris Jenderal MAI, M. Rafik Datuk Rajo Kuaso dalam keterangan tertulisnya, Senin 1 Desember 2025.
Rafik Datuk Rajo Kuaso menyampaikan pernyataan tegas terkait kinerja Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai gagal dalam melindungi masyarakat dan lingkungan.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri ESDM, karena kebijakan perizinan pertambangan rakyat yang terlalu berbelit-belit telah mendorong masyarakat kecil melakukan penambangan liar tanpa AMDAL dan standar keamanan lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, masyarakat adat dan komunitas kecil yang seharusnya diberikan akses dan bantuan hukum justru terpinggirkan oleh sistem perizinan yang tidak memihak.
Selain itu, kata Rafik, MAI juga meminta Presiden Prabowo mencopot Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Raja Juli Antoni, yang dinilai gagal menghentikan praktik pembalakan liar yang merusak hutan adat dan daerah resapan air.
“Kalau illegal logging terus dibiarkan, maka bencana akan terus terulang. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, ini kejahatan terhadap masa depan bangsa,” tegasnya.
NewsRoom.id
