Komisi VII DPR RI Mendesak ESDM, Kemenperin, dan PT Timah

- Redaksi

Selasa, 12 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NEWSROOM.ID, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jendral (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Dirjen Minera dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada Senin, 11 April 2022 di Rung Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara | Lantai I,
secara tatap muka dan virtual.

Komisi VII DPR RI mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengolah Logam Tanah Jarang (LTJ) di Indonesia, antara lain penjelasan terkait potensi dan sebaran LTJ, kemudian kesiapan regulasi terkait pengembangan dan pemanfaatan LTJ, kesiapan industri hilir dalam pemanfaatan logam tanah
jarang.

Baca Juga :  Kuliah Rp. 0,-? Ke Poltek Nuklir BRIN aja!

Pengolahan timah juga tidak luput dari perhatian Komisi VII, Tata Kelola Niaga Pertimahan dan Perkembangan Industri Hilir Timah juga masuk dalam pembahasan.

Kesimpulan dari RDP itu, yakni Komisi VIl DPR RI mendesak Dirjen Minerba KESDM dan Dirjen Ilmate Kemenperin untuk menyusun regulasi terkait tata kelola niaga LTJ, khususnya mineral monasit dan unsur turunannya.

Baca Juga :  Bahas Thorium dan Rare Earth Element, CEO PT Bersahaja Berkunjung ke Kantor Pusat PT Thorcon di Amerika

“Komisi VIl DPR RI meminta Dirjen Minerba KESDM dan Dirjen Ilmate Kemenperin untuk berkoordinasi dalam menyusun Roadmap
pengembangan Industri LTJ yang secara ekonomi dan teknologi dapat dikembangkan di dalam negeri selambat-lambatnya pada akhir tahun 2022 dan disampaikan secara berkala pada Komisi VIll DPR RI, dengan melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan PT Timah Tbk,” mengutip dari Laporan Singkat Komisi VII DPR RI yang ditandatangani Ketua Rapat Sugeng Supratowo pada Selasa, 12 April 2022.

Baca Juga :  PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya

Komisi VIl DPR RI juga mendorong PT Timah Tbk untuk menemukan penyedia teknologi pengolahan LTJ yang sesuai kebutuhan.

Komisi VII DPR RI memberikan waktu paling lambat sampai 14 April 2022 kepada Dirjen Ilmate, Dirjen Minerba, dan Direktur Utama PT Timah untuk menyampaikan jawaban tertulis paling lambat 14 April 2022.(LBY)

Berita Terkait

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara
PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya
PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana
PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama
Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia
Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terkait

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:23 WIB

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara

Senin, 12 Februari 2024 - 22:12 WIB

PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:52 WIB

PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:24 WIB

PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama

Jumat, 2 Februari 2024 - 15:41 WIB

Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia

Kamis, 30 November 2023 - 12:14 WIB

Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Kamis, 5 Oktober 2023 - 18:35 WIB

TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terbaru

Headline

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik

Senin, 4 Mar 2024 - 22:11 WIB