Amri Cahyadi Terancam Diberhentikan Sementara

- Redaksi

Kamis, 8 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Ketua DPW Prov Babel Amri Cahyadi, pertama dari kiri, saat pendaftaran kemenkumham PPP kubu Mardiono cs, selasa 6 September 2022. (Sumber : Ist)

NEWSROOM.ID, Jakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung mengumumkan kasus dugaan korupsi tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung yang menyeret pimpinnan DPRD Bangka Belitung, salah satunya Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi fraksi PPP pada Kamis, 8 September 2022.

Baca Juga :  Amerika, Rusia, dan China akan Menambang di Bulan untuk Energi Masa Depan, Bagaimana Indonesia?

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) Syaifullah Tamliha menunggu laporan secara resmi dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bangka Belitung terkait kasus dugaan yang menyeret anggota partainya.

“Kami menunggu laporan dari DPW Bangka Belitung, nanti baru kita tindak lanjuti,” kata Syaifullah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Langkah awal yang dilakukan DPP ketika terseret sebuah kasus korupsi ataupun narkoba, DPP melakukan pemberhentian sementara dan kemudian akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Baca Juga :  PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara

“Biasanya kalau tersangka kasus korupsi arau tersangka itu diberhentikan sementara sebagai pengurus,” jelasnya.

Selain Amri Cahyadi, Kejati juga mengumumkan nama Sekretaris DPRD Bangka Belitung Saifuddin, Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Hendra Apollo dan Deddy Yulianto.

Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca Juga :  Tiga Ahli Dihadirkan di Sidang Pra-peradilan Mardani Maming , Mardani Dinilai Tidak Melanggar Hukum

Dari perbuatan yang dilakukan tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar rupiah. (LBY)

Berita Terkait

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara
PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya
PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana
PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama
Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia
Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terkait

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:23 WIB

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara

Senin, 12 Februari 2024 - 22:12 WIB

PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:52 WIB

PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:24 WIB

PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama

Jumat, 2 Februari 2024 - 15:41 WIB

Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia

Kamis, 30 November 2023 - 12:14 WIB

Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Kamis, 5 Oktober 2023 - 18:35 WIB

TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terbaru

Headline

Apple Didenda $2 Miliar karena Menipu Pelanggan Musik

Senin, 4 Mar 2024 - 22:11 WIB