Presiden Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Untuk Fokus Menahan Inflasi

- Redaksi

Senin, 12 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumber : Net

Sumber : Net

NEWSROOM.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo memerintahkan para kepala daerah untuk fokus menahan laju inflasi. Presiden meminta untuk bisa mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dikutip dari situs iqplus.info, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) diprediksi akan menambah laju angka inflasi di Indonesia.

“Oleh sebab itu saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin insyaallah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 persen,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin.

Baca Juga :  Elon akan Bertemu Jokowi di Amerika

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pembahasan “Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah” yang dilakukan secara “hybrid” yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan sejumlah kepada daerah.

Baca Juga :  PT SBS Hibahkan Mobil Guna Mendukung Operasional SMA Bukit Asam

“Saya melihat dampak terhadap inflasi diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau,” ungkap Presiden.

Baca Juga :  TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Presiden Jokowi menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengalokasikan APBD agar dapat menahan laju inflasi.

“Di situ disampaikan bahwa 2 persen dari Dana Transfer Umum artinya Dana Alokasi Umum (DAU) kemudian Dana Bagi Hasil (DBH), ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi untuk menyelesaikan akibat penyesuaian harga BBM,” tambah Presiden. (red)

Berita Terkait

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara
PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya
PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana
PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama
Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia
Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat
Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi
TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terkait

Selasa, 13 Februari 2024 - 12:23 WIB

PT BKUM Nilai Kuasa Hukum PT MMI Tidak Menguasai Materi Perkara

Senin, 12 Februari 2024 - 22:12 WIB

PT BKUM Membantah Semua Tuduhan PT MMI yang Merugikannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:52 WIB

PT MMI Ajukan Prapradilan Terhadap Bareskrim Polri Karena Tidak Cukup Bukti, Putusan SP3 Adalah Bukan Tindak Pidana

Rabu, 7 Februari 2024 - 17:24 WIB

PT MMI Tidak Penuhi Panggilan Putusan Abritase PN Jaksel Tapi Mengajukan Praperadilan di PN yang Sama

Jumat, 2 Februari 2024 - 15:41 WIB

Pengurus Baru PB PBI Sambangi Ketua KONI, Sampaikan Rencana Majukan Olahraga Boling Indonesia

Kamis, 30 November 2023 - 12:14 WIB

Pengoperasian Smelter Ausmelt Furnance PT Timah, Ahmad Dani : Belum Menemukan Formulasi Yang Tepat

Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:40 WIB

Maju Sebagai Caketum PBPSI, Alvin Kennedy Didukung 17 Pengurus Provinsi

Kamis, 5 Oktober 2023 - 18:35 WIB

TINS Kurang Maksimalkan IUP Besar yang Dimiliki, Kalah dengan Perusahaan Swasta

Berita Terbaru

Headline

Serangan baru Israel, kampanye penangkapan di Tepi Barat

Senin, 4 Mar 2024 - 17:09 WIB