Pemkab Cirebon Gunakan Akronim SiPepek, Guru Besar Linguistik UIN Surabaya Beri Kritik Tajam

NewsRoom.id – Guru Besar Ilmu Linguistik UIN Sunan Ampel Surabaya Kamal Yusuf menyoroti polemik akronim yang beredar di sejumlah program berbasis aplikasi digital dalam pelayanan publik. Ia menilai akronim yang dirilis Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut mengandung makna negatif.

Kamal menilai akronim aneh yang dibuat Pemkab Cirebon untuk sejumlah program pelayanan publik menyimpang dari substansi program yang dimaksud. Seperti diketahui, Pemkab Cirebon merilis sejumlah program pelayanan publik dengan penggunaan akronim yang menimbulkan polemik seperti SiPepek, Sithole, Simontok, Sisemok, Sicantik, Siganteng, Sipedo, Mas Dedi mamang Jantan, Jebol Ya Mas.

Ia menilai Pemerintah Kabupaten kurang peka dalam memanfaatkan ragam bahasa dan memahami konteks sosial.

“Penggunaan bahasa informal yang cenderung vulgar di ranah resmi pemerintahan dapat dinilai sangat tidak pantas dan tidak profesional. Hal ini dapat menyinggung perasaan sosial masyarakat dan bahkan dapat menimbulkan salah tafsir di masyarakat,” kata Kamal di Surabaya, Selasa (9/7/2024).

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan, penggunaan sejumlah akronim bukan saja akan memunculkan citra positif bagi pemerintah daerah, tetapi justru akan menurunkan citra dan martabat bahasa.

Ia mengatakan, etika penggunaan bahasa harus dimiliki khususnya oleh para penyelenggara pemerintahan. “Penggunaan bahasa yang tidak senonoh dan berkonotasi negatif di lingkungan resmi pemerintahan dapat menurunkan citra dan martabat bahasa itu sendiri,” tegas Kamal.

Selain itu, Kamal juga menyebut penggunaan akronim yang janggal membuat fungsi dan tujuan awal aplikasi menjadi tidak jelas.

Akibatnya, kata Kamal, program yang dirilis pemerintah akan menimbulkan penafsiran yang tidak sesuai dengan konteks substansinya. “Sebab, Pemerintah Daerah Cirebon membuka peluang munculnya stigma negatif dan salah tafsir,” sesal Kamal.

Atas polemik yang terjadi di ruang publik tersebut, menurut doktor lulusan Universitas Leipzig, Jerman itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon mengkaji ulang penggunaan akronim yang aneh dalam aplikasi dan program. Ia menyarankan agar digunakan nama yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks aplikasi atau program tersebut.

“Lakukan riset dan survei untuk mengetahui persepsi masyarakat, gunakan bahasa yang santun, sopan, dan mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Libatkan pakar bahasa dan pakar komunikasi dalam proses penamaan aplikasi dan program pemerintah,” kata Kamal.