NEWSROOM.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia memberikan perhatian penuhterhadap pengembangan energi baru terbarukan (EBT) pada skala nasional maupun global. Bahkan transisi energi menjadisalah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, sehingga energi baru terbarukan adalah sektor prioritasdalam pembangunan Indonesia di masa depan.
Hal ini menjadi perhatian karena sangat berpengaruh terhadappembangunan jangka panjang seluruh negara di dunia.
Wirausahawan, investor, negarawan, dan juga pernah menjabatsebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia Gita Wirjawan mengungkapkan bahwa Indonesia diprediksi butuhwaktu 100 tahun lagi untuk menjadi negara modern. Bukantanpa alasan, kondisi sumber energi di Indonesia masih jauhmemenuhi syarat sebagai negara modern.
Gita Wirjawan melalui diskusi di kanal Youtube Cakap.id memberikan perhatian terhadap perkembangan digitalisasi di Indonesia. Upaya tersebut harus diawali dengan peningkatanelektrifikasi atau sumber energi di Indonesia. Itu menjadi syaratmutlak agar Indonesia bisa bangga sebagai negara modern.
“Bangsa manapun kalau mau jadi bangsa modern harusmeningkatkan elektrifikasinya. Contohnya Singapura mampumenyediakan 10.000 kWh/orang, Indonesia baru mampu 1.000 kWh/orang. Bangsa manapun kalau mau jadi modern minimal harus menyediakan 5.000 kWh/orang, jadi kita harus naik 5x lipat” jelas Gita.
Pembangkit listrik yang ada di Indonesia sudah terbangun72.000 MW, untuk memenuhi syarat peningkatan elektrifikasi ke5.000 kWh/orang, Indonesia perlu menyediakan pembangkitlistrik kurang lebih 350.000 MW.
Sementara ini, Indonesia tiap tahunnya melakukanpembangunan pembangkit listrik hanya 3.000 sampai 3.500 MW. Kondisi ini menjadi perhatian dan perlu ditingkatkan, Gita Wirjawan menghitung Indonesia baru mampu menjadi negara modern 100 tahun mendatang.
“Pembangunan pembangkit listrik tiap tahun di Indonesia 3.000 sampai 3.500 MW. Jadi kurang lebih ada 100 tahun kedepanIndonesia baru bisa menjadi bangsa modern, mau kita nunggu100 tahun lagi untuk bisa menikmati metaverse dan teknologilainnya di seluruh Indonesia?,” jelas Gita.
Elektrifikasi ini tidak hanya berpengaruh terhadapperkembangan teknologi tapi juga berdampak pada perekonomian. Ke depannya, perekonomian Indonesia tentunyaakan semakin ekspansif, sehingga perlu meningkatkan kapasitasenergi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi emisiglobal dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, di mana pemerintah telah berkomitmen meraih Net Zero Emission di 2060.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, AirlanggaHartarto berkomitmen untuk berusaha menyeimbangkankenaikan permintaan energi dengan reduksi karbon. Jalan keluarnya adalah melakukan pengembangan energi baruterbarukan.
“Kita harus berusaha menyeimbangkan kenaikan permintaanenergi di masa depan dengan komitmen reduksi karbon. Untukitu, pengembangan energi baru terbarukan menjadi hal yang sangat penting,” kata Menteri Koordinator BidangPerekonomian Airlangga Hartarto secara virtual dalam acara “South Korea RE-Invest Indonesia 2022” yang diadakan ataskerja sama Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, CSIS, dan Tenggara Strategic (7/4).
Energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energikarbon yang mempunyai emisi tinggi seperti bahan bakar fosil, terutama untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.
Dalam hal itu, Pemerintah Indonesia menargetkan pencapaianproporsi energi baru terbarukan sebesar 23 persen dari total sumber energi pada 2025 mendatang. Tahun 2021 lalu, sudahdiakselerasi transformasi energi dengan pengurangan emisikarbon pada pembangkit listrik di Indonesia hingga mencapai10,37 juta ton atau lebih dari dua kali lipat dari target reduksinya.
“Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikankebijakan harga karbon dalam bentuk carbon cap and trade, sertaskema pajak karbon di 2023. Kebijakan ini akan menentukanbatas atas dalam emisi karbon di beberapa sektor tertentu dan memperkenalkan perdagangan dan skema pajak karbon. Kami harap kebijakan itu dapat memberikan keuntungan bagi industriuntuk mengubah energinya menjadi sumber terbarukan,” jelasMenko Airlangga.
Hal senada disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam(ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan penggunaan sumberenergi fosil semakin besar seiring meningkatnya kebutuhanmembuat cadangan sumber energi fosil kian menipis. Untuk itu, peralihan penggunaan energi fosil menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT) merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan.
“Transisi energi ini mutlak diperlukan untuk menjagaketersediaan energi di masa mendatang,” kata Menteri Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dikutip dari rilis Humas EBTKE (13/10).
“Tanpa penemuan cadangan yang baru, minyak bumi di Indonesia akan habis dalam sembilan tahun ke depan, gas bumiakan habis 22 tahun lagi, dan batubara akan habis 65 tahunmendatang,” lanjut Arifin.
Usaha mengakselerasi proses transformasi energi guna mencapaiproporsi target tersebut tak hanya membutuhkan dukungan darisektor swasta nasional saja, tapi juga dari komunitas global. Hal ini adalah sesuatu yang wajar sebab pencegahan perubahaniklim merupakan tanggung jawab dunia dan membutuhkankolaborasi dari semua negara.
“Dukungan global seperti itu, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi, dibutuhkan dari negara maju seperti Korea Selatan,” lanjut Menko Airlangga.
Dari segi regulasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang tujuanutamanya adalah menciptakan ekosistem bisnis yang mudah, namun tetap tidak melupakan standar, nilai keselamatan dan keamanan, serta keberlanjutan dari sisi lingkungan hidup.
Selain itu, juga sudah dibentuk Indonesia Investment Authority (INA) yang dapat menjadi menyediakan alternatif fasilitasinvestasi untuk pengembangan ekonomi hijau.
