Tambang Blok Bobby-Kahiang Medan Bukti Reinkarnasi Korupsi di Istana

NewsRoom.id -Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2014, Busyro Muqoddas mengatakan, saat ini tengah terjadi reinkarnasi nepotisme, yakni dinasti politik nepotisme di lingkungan Istana Negara.

Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menindaklanjuti kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) Blok Medan.

Hal itu disampaikan Busyro usai bertemu dengan Plt Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango bersama beberapa mantan pimpinan KPK lainnya, yakni Saut Situmorang, Bambang Widjojanto, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua, serta mantan pegawai KPK dan pegiat antikorupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam itu, kata Busyro, mereka menyoroti beberapa kasus yang sensitif.

“Namun secara spesifik kita bahas itu tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik yang episentrum politiknya di Istana Negara. Apalagi kita baca di Istana Negara itu sedang terjadi proses reinkarnasi nepotisme yang di masa Orde Baru dilarang dalam salah satu Ketetapan MPR, sekarang sedang mengalami kebangkitan dengan cara yang lebih keras, yaitu dinasti politik nepotisme,” kata Busyro kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu sore (14/8).

Akibat nepotisme dan dinasti politik, kata Busyro, berdampak langsung dan tidak langsung terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

“Terkait KPK, ada tiga hal yang akan disampaikan secara rinci oleh Bapak Abdullah dan yang lainnya. Ketiga hal tersebut secara singkat mengenai Blok Medan. Yang kedua mengenai proses seleksi pimpinan KPK menyangkut kriteria-kriteria yang seharusnya menjadi pertimbangan Pansel dan juga KPK. Karena KPK berkepentingan dengan hal ini, yaitu menyangkut etik. Dan yang ketiga mengenai status Firli Bahuri,” jelasnya.

Ketiga hal tersebut, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari korelasi dengan budaya, proses, dan mekanisme politik kesultanan yang menjungkirbalikkan tatanan moral dan etika bernegara, yang sejatinya bersumber dari Istana Negara.

“Itulah sebabnya kami bersama Pak Nawawi. Beliau sangat terbuka, sangat terbuka, dan sangat memperhatikan apa yang kami sampaikan, dan akan menindaklanjutinya,” pungkas Busyro.