Jakarta, Newsroom.id – Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperhatikan tata kelola dan pertambangan timah di Bangka Belitung agar kondisi ekonomi di Bangka Belitung dapat kembali normal.
Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian di Bangka Belitung turun jauh dari biasanya karena komoditas utamnya, yakni timah sedang tidak berjalan normal.
Sejak adanya kasus yang menimpa PT Timah Tbk dan perusahaan swasta lainnya, membuat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM banyak yang belum terbit.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya menyayangkan hal tersebut dan meminta kejelasan alasan penyebab soal beberapa permasalahan yang menyelimuti dunia pertimahan.
“Sekitar 95 persen timah di Indonesia berasal dari Bangka Belitung, hanya 5 persen saja mungkin dari Kepulauan Riau yaitu dari Kundur. Sayangnya saat ini, timah sedang mengalami turbulensi, gempa, bahkan tsunami besar, yang membuat ekonomi Bangka Belitung babak belur dan hancur,” kata Bambang RDP Plt. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa (19/3/2024).
Data BPS menyebutkan, bulan Januari 2024 selisih ekspor terjun bebas dibandingkan tahun 2023. Begitu pula dari Desember 2023 menuju Januari 2024, selisih eskpor turun sebesar 82 persen dalam 1 minggu terakhir ini.
Bahkan beberapa pengusaha yang telah mengungkapkan niatnya untuk merumahkan karyawannya. Kondisi ini dibandingkan industri timah dua puluh tahun lalu di mana timah dalam masa puncak kejayaan jelas sangat jauh berbeda.
“Saya dibandingkan 20 tahun yang lalu ketika jaya timah itu omset luar biasa, hari ini ada yang hubungin saya mau merumahkan karyawannya, artinya benar-benar babak belur ekonomi itu,” jelas Bambang.
Sebagai salah satu langkah serius untuk Bangka Belitung, terdapat satu point kesimpulan yang mendorong Kementeiran ESDM untuk memperbaiki dunia pertimah dan berjalan dengan normal.
Komisi VII DPR RI mendorong Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk segera memperbaiki tata niaga dan tata kelola pertambangan timah agar aktivitas pertambangan timah khususnya di Bangka Belitung dapat beroperasi dengan normal dan dapat memberikan kontribusi perekonomian masyarakat Bangka Belitung,” bunyi kesimpulan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Suswantono mengatakan, masih banyak pelaku usaha pertambangan di Bangka Belitung yang belum melengkapi syarat adminstrasi.
“Terkait masalah timah di Bangka Belitung yang saat ini ekonominya hancur turun 82 persen, kami juga menyadari dari temen-temen perusahaan timah ini sepertinya kesulitan untuk melengkapi RKAB,” kata Bambang,
